18 Mei . News Privy Memfasilitasi Pendapatan Negara Melalui Integrasi Meterai Digital

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak 2020 silam, mendorong banyak pihak untuk mendigitalisasikan berbagai kegiatan bisnisnya. Mulai dari pendigitalisasian proses bisnis hingga berbagai dokumen, yang sebelumnya kerap menggunakan kertas kini beralih menjadi paperless dalam bentuk dokumen elektronik.

Pemerintah melalui Undang-Undang (UU) No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pun, menyatakan bahwa dokumen elektronik sendiri memiliki kedudukan yang sama di mata hukum jika dibandingkan dengan dokumen fisik dalam bentuk kertas. Sehingga, masyarakat tidak perlu lagi khawatir akan keabsahan penggunaan dokumen elektronik dalam berbagai transaksi digital yang dilakukan.

Dalam dua tahun terakhir pun, pertumbuhan transaksi digital meningkat drastis. Menyikapi hal tersebut, pada Oktober 2021 silam Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) meluncurkan meterai elektronik atau yang kerap disebut sebagai e-meterai bernilai Rp10.000 sebagai bentuk penanganan yang sama antara dokumen digital dan fisik. Regulasi e-meterai ini sendiri tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan satu diantara bentuk dokumen yang turut diatur dalam implementasi penggunaan bea meterai.

"Dengan adanya teknologi digital, transaksinya sekarang elektronik, dokumen pun dilakukan secara elektronik. Tidak ada lagi dibutuhkan paper dan semuanya masuk dalam digital. Pengenaan bea meterai terhadap dokumen elektronik mulai diperkenalkan dan mendapat landasan hukum yang kuat," ungkap Sri Mulyani (Menteri Keuangan Republik Indonesia).

Meski demikian, masih banyak yang asing dengan proses pembubuhan e-meterai ke dalam dokumen digital ini. Pihak DJP dan Peruri terus menggalakkan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya penggunaan dan keabsahan e-meterai ini dalam dokumen digital.

Privy, startup Indigo tahun 2015, mencoba mendukung usaha DJP dan Peruri tersebut dengan mengintegrasikan e-meterai ke dalam aplikasinya. Sehingga, pengguna Privy tidak hanya dapat menambahkan tanda tangan digital saja, namun juga membubuhkan e-meterai ke dalam dokumen elektroniknya. Secara tidak langsung, startup yang masuk dalam jajaran “Forbes Asia 100 to Watch” ini telah turut memfasilitasi pendapatan negara melalui pemungutan bea e-meterai tersebut.

"Saat ini Privy memproses hingga 400.000 tanda tangan setiap harinya. Apabila separuhnya saja menggunakan e-meterai, maka Privy dapat memfasilitasi pendapatan negara sebesar Rp2.000.000.000 per hari. Dengan terintegrasinya e-meterai di sistem Privy, pengguna akan lebih mudah menandatangani dokumen elektronik yang memerlukan bukti bayar pajak atas dokumen berupa meterai," ujar Marshall Pribadi (Co-founder & CEO Privy).

Masyarakat pun, tidak perlu khawatir akan keabsahan tanda tangan digital dan e-meterai yang dibubuhkan ke dalam dokumen elektroniknya. Belum lama ini, Privy mendapatkan akreditasi Webtrust for Certification Authority (CA) sebagai bentuk jaminan kekuatan pembuktian tanda tangan digital yang diproses menggunakan Privy. Akreditasi tersebut sekaligus menjamin keamanan data penggunanya dan bukti bahwa Privy telah mengelola layanannya sesuai standar internasional.

“Tanda tangan digital yang didukung sertifikat digital yang berinduk ke Kementerian Kominfo RI dengan akreditasi Webtrust for CA dipadukan dengan e-meterai menghadirkan layanan penandatanganan dokumen elektronik dengan kekuatan pembuktian dan kepatuhan hukum yang penuh,” ungkap pria yang baru saja mendapat gelar sebagai Tokoh Penggerak Fintech dari Otoritas Jasa Keuangan ini.

Webtrust Seal sendiri umumnya diberikan kepada pihak Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang lolos audit berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) dan American Institute of Chartered Public Accountants (AICPA). Adapun standar yang dimaksud meliputi keamanan data, integritas bisnis dan transaksi yang dilakukan, kerahasiaan dokumen dan data, hingga keabsahan dokumen dokumen serta data yang terkandung di dalamnya.