22 Mar . News PrivyID Resmi Menyandang PSrE Berinduk dari Kominfo

Untuk meminimalisir pemalsuan dokumen milik pemerintah dan perusahaan di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) resmikan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sejak November 2019 silam.


Sejauh ini, baru ada enam penyelenggara tanda tangan digital yang terdaftar; dua diantaranya dari sisi pemerintah, yakni Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sementara empat sisanya, berasal dari korporasi. PrivyID, startup binaan Indigo Creative Nation tahun 2016 ini merupakan salah satu dari empat korporasi tersebut.


Selaku pelopor tanda tangan digital di Indonesia, PrivyID pun saat ini telah resmi menyandang status PSrE Berinduk dari Kominfo dengan tingkat verifikasi tertinggi, yakni level 4. Ini artinya, PrivyID harus melakukan proses verifikasi identitas dan biometrik pemegang sertifikat ke basis data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.


Selain itu, dengan status berinduk ke Root Certificate Authority (CA) Republik Indonesia, maka secara tidak langsung negara turut menandatangani sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh PrivyID dan menjadikan setiap dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang tertinggi.


Pada umumnya, platform tanda tangan digital harus melewati beberapa tahapan. Yakni, terdaftar, tersertifikasi, dan berinduk. Dengan adanya status berinduk, artinya platform tanda tangan digital tersebut dapat beroperasi dengan jaminan keamanan dokumen yang paling mutakhir, seperti yang disandang oleh PrivyID.


Dengan resminya status berinduk ini, Marshall Pribadi (CEO PrivyID) berharap dapat menambah kepercayaan masyarakat akan layanan tanda tangan digital dan tidak perlu takut untuk beralih dari tanda tangan basah. Selain aspek legalitas yang terjamin, tanda tangan digital juga dapat membantu memangkas waktu dan menghemat biaya yang dibutuhkan untuk pencetakan dokumen, pemindaian dokumen yang telah ditandatangani, penyimpanan dokumen, hingga proses pengiriman dokumen oleh pihak ketiga.



“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah yang selalu memberikan dukungan kepada PrivyID, mulai dari Kemenkominfo yang memberikan pengakuan kepada PrivyID sebagai PSrE tersertifikasi pertama, Dirjen Dukcapil Kemendagri yang bahkan datang ke Yogyakarta meresmikan kantor PrivyID dan mengizinkan akses verifikasi data e-KTP dan biometrik wajah, Bank Indonesia yang meluluskan PrivyID dalam program regulatory sandbox untuk aplikasi kartu kredit secara online, OJK yang memperbolehkan PrivyID untuk menjadi penyelenggara e-KYC bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.” kata Marshall.


Hingga saat ini, penggunaan tanda tangan digital yang diusung oleh PrivyID sudah terbukti dapat membantu meningkatkan efisiensi perusahaan melalui pengurangan biaya akuisisi pelanggan hingga 90% dengan proses registrasi yang 28 kali lebih cepat berkat keseluruhan proses yang bisa dilakukan tanpa perlu bertatap muka ataupun mencetak dan mengirim dokumen kertas.


PrivyID pun kini sudah terintegrasi dengan berbagai platform global seperti SAP, Salesforce, dan Microsoft untuk mempermudah proses penandatanganan dokumen procurement, kontrak penjualan, kontrak agen, penagihan, dan lain sebagainya.