Roadmap untuk e-commerce yang selama ini disusun oleh pemerintah Indonesia akhirnya diumumkan pada tanggal 10 November 2016 kemarin. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, yang didampingi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Roadmap e-commerce tersebut pun langsung menjadi Paket Kebijakan Ekonomi ke-14 dari Presiden Joko Widodo. Keseriusan pemerintah ini diharapkan bisa membantu mewujudkan target nilai e-commerce sebesar US$130 miliar atau sekitar Rp1.756 triliun pada tahun 2020. Nah berikut ini hal-hal terkait roadmap untuk e-commerce tersebut yang perlu diketahui.

1. Penggunaan Dana USO 

USO sendiri merupakan dana yang dikumpulkan pemerintah dari berbagai perusahaan telekomunikasi untuk membangun jaringan telekomunikasi di daerah-daerah tertentu sejak tahun 2005. Meski berhasil mengumpulkan dana sekitar 2 triliun rupiah setiap tahun, namun dana USO tersebut ternyata gagal dimanfaatkan dengan baik, sehingga harus dihentikan pengumpulannya pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia sepertinya beranggapan kalau pendanaan merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh para startup tanah air saat ini. Untuk itu, mereka pun memutuskan untuk menyisihkan dana Universal Service Obligation (USO) untuk diberikan kepada UKM digital dan e-commerce.

2. Pembuatan Program Inkubator Bersifat Nasional 

Pemerintah juga akan memberikan edukasi serta mengkampanyekan kesadaran e-commerce kepada konsumen, pemain e-commerce, dan para aparat hukum. Salah satu perwujudan dari niatan tersebut adalah dengan membuat kurikulum pendidikan khusus e-commerce di berbagai sekolah.

3. Kesetaraan Pajak Bagi Pelaku Asing 

Beberapa pelaku e-commerce sempat mengungkapkan keluhan terkait berbagai pajak, seperti wacana tentang pengenaan PPn untuk e-commerce yang belum meraih pendapatan (pajak cuma-cuma). Seperti ingin menjawab itu, pemerintah menyatakan kalau akan menyederhanakan aturan pajak, meski hanya terbatas pada pelaku e-commerce dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar. Pemerintah juga menjanjikan pengurangan pajak bagi investor lokal yang berinvestasi pada pelaku e-commerce di Indonesia. Terkait dengan maraknya kehadiran pemain e-commerce asing, pemerintah berniat untuk menyetarakan aturan pajak untuk mereka.

4. Pengembangan infrastruktur bagi startup 

Demi membantu proses perkembangan e-commerce, pemerintah juga bertekad untuk membangun berbagai infrastruktur pendukung, salah satunya seperti jaringan broadband, logistik, hingga platform payment gateway nasional. Dalam hal logistik, pemerintah berkomitmen merevitalisasi peran PT. Pos Indonesia untuk mendukung pengiriman barang yang dijual secara online. Sekarang ini, PT. Pos Indonesia memang telah melakukan hal tersebut dengan menghadirkan PT. Pos Logistik Indonesia.

5. Pengawasan keamanan e-commerce 

Dalam upaya mencegah masalah terkait transaksi belanja online di kemudian hari, pemerintah pun bertekad untuk membuat prosedur standar tentang cara penyimpanan serta proses sertifikasi data konsumen. Pemerintah juga akan menyusun sistem pengawasan nasional untuk memonitor transaksi-transaksi dalam e-commerce.