Maraknya pemberitaan mengenai transportasi online menjadi begitu hangat akhir-akhir ini. Maka terkait dengan hal terebut, pemerintah dan dinas perhubungan telah mengambil langkah berupa revisi aturan yang kiranya mampu menyeimbangkan keberadaan transportasi online dengan transportasi konvensional.

Namun beberapa peraturan tersebut telah mendapat pertimbangan setelah ditanggapi secara serius dan penuh pertimbangan dari salah satu pihak ojek online yaitu Grab Indonesia. Revisi peraturan ini mendapat tanggapan dari perusahaan Grab Indonesia karena keberatan dengan beberapa poin yang dirancangkan. Diketahui bahwa revisi peraturan oleh pemerintah dan kementrian perhubungan tersebut akan berdampak pada kemunduran layanan transportasi online.

Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata dalam sebuah kesempatan konferensi pers, menanggapi pemberlakuan revisi aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, belum lama ini. Di depan awak media Ridzki menyampaikan bahwa adanya perasaan khawatir karena peraturan revisi ini bisa menjadi kendala dalam memberikan transportasi nyaman yang terjangkau di Indonesia. Menurutnya, revisi peraturan semestinya mengedepankan inovasi, tetapi sayangnya beberapa poin dalam revisi baru ini tidak pro terhadap konsumen. Beberapa poin dalam revisi terbaru Permenhub nomor 32 tahun 2016 bertentangan dengan ekonomi transportasi on demand berbasis aplikasi, di mana kemudahan serta penerapan harga yang dinamis menjadi faktor pendorong layanan ini. 

Dilansir dari Tech in Asia Indonesia, adapun poin-poin yang dianggap akan menimbulkan kemuduran bagi layanan transportasi online adalah sebagai berikut :

Intervensi harga yang bertentangan dengan kemauan pasar

“Grab percaya bahwa mekanisme penetapan tarif yang terbaik dan terifisien adalah berdasarkan mekanisme kebutuhan pasar,” ujar Ridzki. Sebagai seorang Managing Director dari perusahaan Grab Indonesia ia meyakini bahwa peraturan tersebut berpotensi memaksa konsumen untuk harus membayar lebih dari harga yang semestinya dibayarkan. Intervensi terhadap harga ini berpotensi membuat sebuah layanan transportasi nyaman yang terjangkau menjadi sulit didapat.

Penetapan jumlah armada

Pengurangan suplai mitra pengemudi dan jumlah armada secara paksa dapat menurunkan bahkan mematikan permintaan pasar yang cukup tinggi. “Kompetisi akan terhambat dan ujung-ujungnya yang akan dirugikan di sini adalah pengguna dan mitra pengemudi,” tambah Ridzki.

Kewajiban memindahkan kepemilikan kendaraan pribadi menjadi atas nama badan hukum

Seperti yang sudah diumumkan oleh Menteri Perhubungan mengenai peraturan yang mewajibkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari setiap kendaraan milik mitra Uber, GrabCar, dan GO-CAR harus tercatat atas nama perusahaan, bukan perseorangan. Hal ini kemungkinan akan memicu kontroversi karena banyak kendaraan yang digunakan oleh ketiga layanan tersebut merupakan milik pribadi dan memang berasal dari kendaraan pribadi.

Disamping tiga poin mengenai revisi peraturan tersebut, pihak Grab Indonesia mengapresiasi peraturan yang dinilai positif yaitu mengenai proses uji kir, penggunaan pelat hitam, dan lisensi sewa di atas nama badan usaha Koperasi, karena pada dasarnya transportasi online memang mengedepankan value keamanan dan kenyamanan pelanggan. Selain itu, pihaknya juga menyetujui adanya peraturan batas minimal mesin menjadi 1.000 cc. Dengan keberadaan regulasi ini, harapannya suplai kebutuhan transportasi online yang cukup tinggi dapat terpenuhi dengan baik dan akses untuk menjadi mitra pengemudi semakin mudah didapat.

Terlepas dari konferensi pers yang diselenggarakan oleh pihak Grab Indonesia, pada hari yang sama pula, pelaku bisnis layanan transportasi on demand berbasis aplikasi di Indonesia, yaitu GO-JEK, Grab, dan Uber merilis pernyataan bersama atas revisi yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Dalam surat pernyataan bersama yang ditandatangani Andre Soelistyo selaku Presiden GO-JEK, Ridzki Kramadibrata yang merupakan Managing Director Grab Indonesia, serta Mike Brown selaku Regional General Manager Uber Asia Pasific sebagai penyedia layanan transportasi ini, meminta pemerintah untuk memberikan masa tenggang selama sembilan bulan. Masa tenggang ini terhitung sejak revisi Permenhub No. 32 Tahun 2016 efektif diberlakukan per tanggal 1 April 2017.